UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan

atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya

melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat

pribadi.

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan

     ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang

menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari

pihak yang menerima hak tersebut.

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau

penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet,

atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau

dilihat orang lain.

6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun

     bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun

     tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh

lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.

8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa,

kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat

dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan

fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam

merancang instruksi- instruksi tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku

untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara

untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan

bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya

siarannya.

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan,

memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau

memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi,

baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi

lainnya.

12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum,

yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan

atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada

Direktorat Jenderal.

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait

kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk

Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan

Undang-undang ini.

16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas

dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual,

termasuk Hak Cipta.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di

bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan

bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak

tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,

menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan

kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada

publik melalui sarana apa pun.

Pasal 3

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus

dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Pasal 4

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta

pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara

melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal 5

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal

terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak

terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta

apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim

dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang

isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk

isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan

keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan.

Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara

detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja.

Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan

dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan

tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara

pegawai negeri dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh

seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi

Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah

Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar

pesanan pihak lain.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak

menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai

Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah

dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak

atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai

Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan

pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat

oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas

sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau

diikuti secara turun temurun, termasuk:

a. cerita rakyat, puisi rakyat;

b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;

c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik,

perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu

karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan,

sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis

atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau

belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh

Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan

apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas

Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan

menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang

diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang

hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam

Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan

Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku

apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat

membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi

tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran

Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap

mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari

menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah

Ciptaannya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

(1)   (1)Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a.Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

b.Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

c.Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

d.Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

e.Drama atau drama musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan, dan Pantomim.

f.Seni rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase, dan Seni Terapan.

g.Arsitektur.

h.Peta.

i.Seni batik.

j.Fotografi.

k.Sinematografi.

l.Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

(2)   Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3)   Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

a.Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara.

b.Peraturan perundang-undangan.

c.Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah.

d.Putusan pengadilan atau penetapan hakim. atau

e.Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.

b.Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak. atau

c.Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

b.Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan.

c.Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i)ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. atau

(ii)pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d.Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial.

e.Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial sematamata untuk keperluan aktivitasnya.

f.Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan.

g.Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila

diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah

kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan

keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam

masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau

karya-karya fotografi.

Pasal 18

Ayat (1)

Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

Ayat (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

a.Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret.

b.Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret. atau

c.Untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya

dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 21

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika

diambil potretnya untuk diumumkan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret

seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi

yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi,

seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa

persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran

untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19

dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh

Hak Moral

Pasal 24

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun

salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang

meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan

dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi

Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama

Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang

melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan

kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan

kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi.

Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan

kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa

perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa

izin pemegang hak.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

Ayat (3)

Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan

Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam

bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi

(decryption) dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau

mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk

meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari

suatu Ciptaan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;

c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

d. seni batik;

e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f. arsitektur;

g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

h. alat peraga;

i. peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Program Komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:

a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

(1)   Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2)   Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka

waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan

perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari

tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan

atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi

prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya

suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

BAB IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak

Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu

Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung

jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu

orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara

khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain

Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan

karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam

Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau

fotonya.

Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum

kepada Pemohon.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;

b. tanggal penerimaan surat Permohonan;

c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan

d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

(1)   Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh

Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya

Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan

oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2)   Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan

oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

(1)   Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar

dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu

dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2)   Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari

kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.

(3)   Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh

Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain

yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui

Pengadilan Niaga.

Pasal 43

(1)   Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya

tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat

dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

(2)   Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi

Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan

mengingat Pasal 32;

c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V

LISENSI

Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat

perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu

Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh

penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi

adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada

kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau

memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib

dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan

Presiden.

BAB VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta

pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan

anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti

Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada

anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan

Intelektual.

BAB VII

HAK TERKAIT

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan

pertunjukan umum (public performance), mengomunikasikan pertunjukan

langsung (life performance), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya

rekaman Pelaku.

Pasal 50

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:

a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali

dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;

b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut

selesai direkam;

c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut

pertama kali disiarkan.

(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai

sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau

media audiovisual;

b. karya rekaman suara selesai direkam;

c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal

24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39,

Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal

52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,

Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal

74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta

yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin

kepada masyarakat.

BAB IX

BIAYA

Pasal 54

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku.

Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai

PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan

kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan

keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta

atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;

b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;

c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau

d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas

pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan

atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan

penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan

ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil

pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada

pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan

kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil

pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap

Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut sematamata

untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau

kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan

Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan

Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 61

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan

didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah

gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas

persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

17

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap

pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh

juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan

diucapkan.

Pasal 62

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah

panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14

(empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori

kasasi diterima oleh panitera.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14

(empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi mene rima memori kasasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada

pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh

panitera.

(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah

Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang

paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh)

hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara

lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi,

konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang

berlaku.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65

tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak

Cipta.

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak

yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan

untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran

dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur

perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak

pelanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera

diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai

penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan,

hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau

menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara

pengadilan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti

rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan

oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang

diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau

menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau

program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi

pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah,

fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer).

Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan

pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk pengunaan

aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B

menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari

yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran,

kecuali untuk arsip.Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5)Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9)Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

(1)Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(2)Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak

Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang- undang ini, tetap berlaku selama tidak

bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah

dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12

Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan

tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;

b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan

badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;

c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan

badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:

(i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan

Negara Republik Indonesia; atau

(ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam

perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak

Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undangundang

ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak

Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain- lain.

ASOSIASI  HAK CIPTA DI INDONESIA

KCL (Karya Cipta Indonesia)

Karya Cipta Indonesia adalah  Sebuah wadah kolektif managemen yang berbadan hukum yayasan. Wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang dikuasakan oleh Pencipta sebagai pemilik hak cipta sesuai Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

ASPILUKI

ASPILUKI dibentuk pada tahun 1990 dan anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peranti lunak (software) dan jasa Teknologi Informasi. ASPILUKI berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, pembinaan dan koordinasi antar anggota. Membantu pemerintah mengkondisikan suasana yang tepat untuk berkembangnya Karya Cipta dalam bidang piranti lunak dan komputer, yaitu dengan mendukung dan melaksanakan secara konsekuen Undang-undang Hak Cipta.

BSA

BSA merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh perusahaan piranti lunak di dunia. Dalam kesehariannya, BSA sering melakukan survei mengenai pembajakan peranti lunak. BSA juga sering bekerjasama dengan polisi untuk memberantas pembajakan software.